Hari ini, perhatian masyarakat tertuju pada proses rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi topik hangat di kalangan publik. Proses ini bukan hanya soal angka, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat.
Pada rapat dengar pendapat dengan kementerian terkait, terungkap bahwa capaian penerimaan CASN sudah mencapai 100 persen. Namun, pertanyaannya adalah, apakah angka tersebut mencerminkan kebutuhan riil di lapangan? Adakah ketersediaan tenaga pengajar dan tenaga medis yang memadai di daerah-daerah yang membutuhkan?
Kebutuhan Riil Tenaga Pendidik dan Kesehatan di Daerah
Melihat capaian 100 persen dalam rekrutmen ASN, kita harus mempertanyakan ketersediaan tenaga pengajar dan tenaga kesehatan yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam sektor pendidikan, misalnya, masih banyak sekolah negeri di berbagai daerah yang kekurangan guru. Di Sumatra Utara, terdapat 1.856 sekolah yang tidak memiliki guru Agama Kristen, menciptakan kesenjangan yang semestinya menjadi perhatian pemerintah.
Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun proses administrasi rekrutmen ASN berjalan lancar, ketersediaan tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi dan jumlah yang dibutuhkan masih jauh dari harapan. Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa rekrutmen yang ada belum bisa menjawab kekurangan fundamental dalam sektor pendidikan, terutama di daerah terpinggirkan.
Merefleksikan Proses Rekrutmen ASN di Sektor Kesehatan
Di sisi lain, tantangan yang sama juga terlihat dalam sektor kesehatan. Banyak Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di daerah terpencil yang tidak memiliki dokter. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas rekrutmen ASN yang mencapai 100 persen. Apa arti capaian itu jika kebutuhan dasar masyarakat tidak terpenuhi?
Dalam konteks ini, sangat penting untuk melakukan evaluasi terhadap proses perencanaan dan pembukaan formasi ASN. Strategi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sangat diharapkan untuk dibangun, terutama dalam hal kolaborasi antar kementerian. Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan harus berkoordinasi untuk memastikan bahwa kebutuhan layanan dasar masyarakat terakomodasi dengan baik.
Ke depannya, harapan agar dalam rekrutmen ASN yang akan datang di tahun 2025 ini, formasi penting yang selama ini terabaikan bisa dipenuhi. Penekanan pada aspek kuantitas harus diimbangi dengan kualitas dan relevansi tenaga profesional yang dibutuhkan di lapangan. Dengan demikian, masyarakat bisa merasakan dampak positif dari proses rekrutmen tersebut.
