Praktik beras oplosan menjadi sorotan utama, dengan Presiden mengungkapkan kerugian masyarakat mencapai Rp100 triliun yang hanya menguntungkan segelintir pengusaha. Situasi ini menarik perhatian Menteri Dalam Negeri, yang mencatat keterlibatan perusahaan besar dalam aktivitas ilegal ini.
Data menunjukkan bahwa meskipun cadangan beras pemerintah saat ini menyentuh 4,6 juta ton, harga beras tetap melambung. Ini menciptakan pertanyaan, mengapa stok melimpah tetapi harga justru naik? Menurut Kementerian Pertanian, distribusi yang buruk pasca panen menjadi salah satu penyebab utama keadaan ini.
Praktik Beras Oplosan dan Kecurangan Distribusi
Kecurangan yang terjadi tidak hanya merugikan rakyat, tetapi juga melibatkan banyak perusahaan. Salah satu modus operandi adalah pengurangan takaran, di mana beras yang seharusnya 5 kilogram justru dikemas hanya 4,5 kilogram. Ini artinya, setiap kantong 0,5 kilogram beras mengalami penggelapan. Jika dihitung, jumlah ini menjadi fantastis jika diperhatikan pada jutaan kantong yang beredar.
Pola kecurangan lainnya adalah dengan mencampur beras kualitas premium dan medium. Beras berkualitas rendah dijual dengan label premium, sementara harga tetap tinggi. Sayangnya, informasi mengenai perusahaan yang terlibat masih terjaga kerahasiaannya. Kecurangan ini membuat Presiden menggambarkan mereka sebagai “vampir” yang menghisap darah rakyat, yang seharusnya dilindungi.
Inflasi dan Stabilitas Harga Pangan
Dari data BPS, inflasi beras menunjukkan peningkatan di lebih dari 200 daerah pada pertengahan Juli, memperlihatkan adanya masalah struktural dalam sistem distribusi dan pasokan pangan. Di sisi lain, komoditas lain seperti bawang merah dan cabai rawit juga berkontribusi terhadap inflasi. Meskipun bukan makanan pokok, kenaikan harga dua komoditas ini tetap mempengaruhi ekonomi masyarakat sehari-hari.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memantau dan menanggapi kondisi inflasi di wilayahnya. Tanya jawab dengan BPS dan asosiasi pedagang juga dianjurkan untuk memahami penyebab inflasi, apakah terkait dengan distribusi atau faktor supply. Menurut Mendagri, inflasi mendapat perhatian di tingkat tertinggi dari pimpinan negara, dan perlu penanganan segera agar tidak melewati batas aman 3,5 persen.
Selain itu, Mendagri menyoroti implementasi program strategis nasional, termasuk kewajiban daerah dalam menjalankannya. Semua daerah diharapkan untuk aktif dalam mendukung program tersebut, dengan ancaman sanksi jika tidak melaksanakan. Hal ini menggambarkan pentingnya kolaborasi antara pusat dan daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan.
Pentingnya Cadangan Pangan dan Peran BUMD
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) juga menjadi fokus penting dalam menjaga stabilitas harga. Sayangnya, tidak semua daerah berhasil membentuk cadangan pangan yang memadai, meski dasar hukum sudah tersedia. Beberapa daerah bahkan tidak memiliki cadangan pangan sama sekali, sehingga rawan terhadap gejolak harga.
Di sisi lain, keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor pangan sangat dianjurkan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Provinsi-provinsi yang berhasil menerapkan BUMD pangan, seperti DKI Jakarta dan Jawa Timur, menjadi contoh keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mengadopsi praktik terbaik dari daerah lain yang memiliki BUMD yang sukses.
Ketersediaan pangan yang stabil harus menjadi prioritas utama, terlebih dengan pertumbuhan populasi yang terus meningkat. Presiden juga menekankan pentingnya berdaulat dalam pangan sebagai bagian dari kemandirian ekonomi. Program-program seperti Pangan Bergizi Gratis merupakan bagian dari upaya tak terputus untuk mencapai ketahanan pangan.
Oleh karena itu, tindakan cepat dan efisien sangat diperlukan dari pemerintah daerah dalam menangani isu-isu pangan. Pembentukan BUMD dan kesadaran akan pentingnya cadangan pangan menjadi solusi yang tidak hanya mendukung kestabilan harga, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
